Perum LKBN ANTARA Biro Sumatera Utara dan Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara siap berkolaborasi demi meningkatkan literasi keuangan masyarakat di wilayahnya.

"Kami siap bersinergi dengan OJK. Masyarakat memang perlu diedukasi agar terhindar dari hal-hal merugikan misalnya kejahatan daring," ujar Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Sumut Azhari saat bertemu dengan pimpinan Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara di Medan, Kamis.

Azhari menyebut, sebagai kantor berita negara, LKBN ANTARA memiliki tanggung jawab untuk memberikan produk jurnalistik yang mencerahkan, mendidik, memberdayakan dan berlandaskan nasionalisme.

Oleh karena itu, dia menegaskan LKBN ANTARA Biro Sumut akan memaksimalkan upaya agar masyarakat tidak tersesat di tengah maraknya bisnis keuangan saat ini.

"Dengan berita-berita kami, ANTARA mampu menetralisasi informasi bias termasuk soal keuangan. Hal tersebut sejalan dengan semangat ANTARA sebagai alat perjuangan, di mana kami bekerja untuk mencapai cita-cita bangsa," tutur Azhari.

Senada dengan Azhari, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Sumut Wan Nuzul Fachri juga menekankan pentingnya literasi keuangan bagi masyarakat.

Aspek itu, menurut Wan Nuzul, menjadi salah satu perhatian utama kerja OJK Sumut. Masyarakat, dia melanjutkan, berhak mendapatkan pemahaman soal produk-produk keuangan.

Di Sumut, dia menjelaskan, OJK kerap mendapatkan pengaduan dari masyarakat soal kerugian yang mereka rasakan setelah bertransaksi dengan lembaga keuangan abal-abal.

Wan Nuzul menerangkan, keberadaan pinjaman "online" (pinjol) dan gadai swasta ilegal menjadi beberapa contoh tantangan keuangan di Sumut.

"Itulah kenapa saya merasa kolaborasi dengan media penting. Masyarakat sering tidak sadar mereka sudah terpengaruh tawaran yang membuat rekening mereka dijebol, data pribadi mereka digunakan untuk tujuan yang tidak semestinya dan lain-lain," kata dia.

Terkait pengaduan, Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara mencatat bahwa pada Januari-Oktober 2023 mereka menerima total 920 aduan baik dari Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) milik mereka maupun lainnya.

Dari jumlah itu, permasalahan terkait perbankan menjadi yang terbanyak yaitu 402 aduan, disusul asuransi 247 aduan, perusahaan pembiayaan 152 aduan, pinjaman daring atau fintech 103 aduan, pasar modal lima aduan, pegadaian satu aduan dan industri keuangan nonbank lain 12 aduan.

 

(Biro Sumut/Sekretariat Perusahaan)