Digitalisasi perpajakan melalui sistem pintar (smart tax) harus didukung penuh karena akan menghadirkan kemudahan sebagai upaya meningkatkan penerimaan pendapatan baik di pusat maupun daerah.

Hal itu dikatakan Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Bidkoor Kominfotur), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Marsda TNI Arif Mustofa, saat ditemui Antara Digital Media di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (26/9).

Marsda Arif menganalogikan transformasi digital sektor perpajakan dengan otomasi transaksi di ruas-ruas jalan tol seluruh Indonesia.

“Awalnya ada penolakan sejumlah pihak yang khawatir otomasi transaksi di jalan tol tidak transparan dan rawan kecurangan. Belum lagi penolakan karena kekhawatiran bakal ada pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Namun itu semua tidak terbukti, yang ada malah manfaat yang didapat melalui otomasi transaksi,” tegas Arif.

Berkaca pada hal itu, Arif mendorong seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapkan transformasi digital di sektor pajak.

“Transparansi pajak, khususnya melalui digitalisasi transaksi di rumah makan, kafe, maupun restoran akan menekan kebocoran penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini juga mencegah oknum-oknum ‘nakal’ memanipulasi transaksi pajak,” ujarnya.

Arief berharap timbulnya kesadaran dari seluruh pihak untuk mengawal transparansi perpajakan. Selain itu, dirinya juga mengapresiasi peran Antara Digital Media yang bersinergi dengan Pemkab Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, sebagai pilot project penerapan sistem pajak pintar.

Sementara itu, CEO Antara Digital Media Darmadi siap menindaklanjuti arahan Kemenko Polhukam untuk mengawal transparansi dan digitalisasi pajak di seluruh daerah.

“Digitalisasi pajak ini sejalan dengan visi-misi Tersebar Satukan Negeri Antara Digital Media untuk mendukung kemajuan daerah,” pungkasnya.

(antara digital media/hendi/sekretariat perusahaan)